Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, dalam foto bersama usai pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Yaman dalam rangkaian Konferensi PUIC ke-19 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak konflik yang tengah berlangsung di Yaman. Hal ini disampaikannya usai pertemuan bilateral dengan delegasi Parlemen Yaman dalam rangkaian Konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung pada tanggal 12-15 Mei 2025, Ravindra menegaskan bahwa DPR RI akan terus menyuarakan agar koridor kemanusiaan terbuka lebar dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian.

Menurut Ravindra, delegasi Yaman melaporkan bahwa konflik di negara tersebut telah menurunkan aktivitas ekonomi dan mempersulit akses melalui Selat Bab al-Mandab menuju Laut Merah, yang berpotensi mengganggu rantai perdagangan global.

“Perwakilan Yaman meminta bantuan kemanusiaan dari Indonesia dan memastikan agar koridor kemanusiaan selalu terbuka. Itu merupakan hal yang akan kami jaga dalam forum ini dan kami suarakan,” ujar Ravindra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Ravindra menambahkan, sejumlah program pendidikan dan investasi yang melibatkan Indonesia di Yaman juga terhenti. Banyak pelajar asal Indonesia yang sebelumnya menuntut ilmu di sana kini terpaksa pulang atau menghentikan studi akibat situasi keamanan memburuk. Begitu pula rencana pendirian pabrik makanan-minuman oleh investor Indonesia, yang kini tertunda.

“Kami dari BKSAP ingin menyuarakan perdamaian dan terus mendorong agar koridor kemanusiaan ini tetap terbuka serta penyelesaian konflik segera terwujud,” tegasnya.

Selain aspek kemanusiaan, Ravindra menekankan perlunya perhatian khusus terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Yaman. Ia memastikan akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Sana’a untuk memantau kondisi dan memberikan asistensi yang diperlukan.

“Tentang keamanan para WNI kita di Yaman, kami akan berkoordinasi dengan pihak Kedubes melalui Kemenlu. Kami akan terus memantau kondisi mereka—terutama yang sedang bersekolah—dan mendorong segala bentuk asistensi agar mereka tetap baik-baik saja,” ungkap Ravindra.

Pernyataan Ravindra Airlangga ini sekaligus menegaskan peran aktif DPR RI melalui BKSAP dalam mendorong solusi damai sekaligus melindungi kepentingan dan keselamatan WNI di wilayah konflik. (gal/aha)